Berita politik.Kasus Sumber Waras tampaknya menimbulkan efek yang negatif dan makin panas saja.Contohnya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yakni, Fadli Zon menuduh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekarang tidak konsisten dan tidak tegas. Dia menuduh,bahwa komisaris KPK kini mudah diintervensi atau diatur oleh pemerintah.
Salah satu yang menjadi contohnya ialah kegiatan Ketua KPK Agus Rahardjo yang melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan beberapa waktu lalu.
KPK sekarang tidak konsisten, bisa diajak pergi kemana-mana, bisa diajak ke Korea Selatan juga sama eksekutif. KPK bukan abdi dalam istana, ia harus tegas,konsisten dan pakai hati nurani, agar bisa dipercaya masyarakat, kata Fadli waktu diwawancarai.
Kunjungan perwakilan KPK atau Komisi pemberatasan Korupsi ini bertujuan untuk menandatangani nota kesepahaman dengan lembaga pemberantasan korupsi di Korea (The Anti-Corruption & Civil Rights Commission) pada 16-20 Mei 2016.
Agen Bola Terpercaya
Kunjjungan ini tidak ada hubungan nya dengan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Korea Selatan pada waktu yang sama.
Tuduhan Wakil DPR ini ditujukan kepada KPK yang menurutnya terburu-buru dalam menyampaikan hasil penyelidikan terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras dan tidak konsiten.
adahal, kata Fadli, berdasarkan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pembelian lahan tersebut terindikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.
Saudara Agus Rahardjo jangan membuat pernyataan seperti itu (tidak ada tindak pidana) dong. Itu adalah domain pengadilan, untuk mengatakan tidak ada perbuatan melawan hukum. Memangnya dia hakim? Kan dia bukan hakim,lanjut Fadli.
KPK sebelumnya mengatakan bahwa sama sekali tidak ada unsur pidana dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat juga telah menerbitkan sertifikat lahan RS Sumber Waras.
Sertifikat itu bernomor 00618 dengan lahan RS Sumber Waras yang berlokasi di Jalan Kyai Tapa, Tomang Jakarta Barat. Luas lahan ini mencapai 36.410 meter persegi. Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta dapat segera membangun rumah sakit khusus kanker di lahan ini.
Pemprov DKI Jakarta membeli lahan tersebut dengan nilai jual objek pajak (NJOP) sebesar Rp 20.755.000, per meter persegi, dengan merujuk lokasi di Jalan Kyai Tapa. Pembelian lahan dilakukan sesuai harga NJOP.
Baca Juga : Sumber Waras Muncul karena Sumber yang Pertama Kali Tidak Waras
Agen Bola Terpercaya
EmoticonEmoticon